BUNGO, Berandajambi - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo gelar paripurna dalam rangka penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas pandangan umum Fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bungo tahun anggaran 2023, di Gedung DPRD Bungo, Sabtu (09/03/2024).

Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jumari Ari Wardoyo yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bungo H Safrudin Dwi Apriyanto, Sekda Bungo, Drs H Mursidi MM, Staf Ahli dan Asisten, Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD, para Kabag, Camat di lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo serta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Jumari Ari Wardoyo mengatakan dengan daftar hadir yang telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD tadi maka pelaksanaan rapat paripurna pada hari ini dapat dilanjutkan dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap LKPj Bupati Bungo tahun anggaran 2023 secara resmi dibuka dan terbuka untuk umum.

“Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah merupakan dokumen pengendalian kinerja kepala daerah selama 1 tahun anggaran, yang memuat informasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah disusun untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2023 sebagaimana telah kita laksanakan pada hari Senin (04/03/2024) lalu dalam rapat paripurna penyampaian LKPJ Bupati Bungo telah disampaikan gambaran umum mengenai capaian kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah,” kata Jumari.

Sementara itu Wakil Bupati Bungo H. Safrudin Dwi Apriyanto, mengungkapkan terima kasih kepada Partai Fraksi atas apresiasi yang diberikan dengan diraihnya piala Adipura bagi Kabupaten Bungo.

“Kita menyadari memang masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam penanganan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di kabupaten Bungo, saat ini kita bersama sudah menyepakati peraturan daerah kabupaten Bungo tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pemungutan pajak dan aset daerah diharapkan akan lebih optimal lagi,” kata Wabup.

Terkait dengan realisasi belanja lanjutnya, memang tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh terjadinya efisiensi penggunaan anggaran belanja di samping itu juga disebabkan perubahan-perubahan target dan volume sasaran kegiatan.

"Dan juga selalu menjadi fokus kita bersama karena persoalan kemiskinan menjadi salah satu prioritas nasional dan juga daerah, berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan kita akan terus berupaya melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan dengan mengalokasikan anggaran yang bermuara pada penurunan jumlah warga miskin di kabupaten Bungo,” jelas Apri. (Bj).